FALAKATA – Sebanyak 16 saksi Partai Politik (Parpol) di Kota Ternate, Maluku Utara, Walk Out (WO) dari arena pleno Kecamatan Ternate Selatan. Para saksi WO usai usulan mereka tak diterima Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Ini polemik antara rekomendasi Bawaslu Kota Ternate yang meminta untuk menindaklanjuti laporan yang terjadi di TPS 08 Kelurahan Tabona, TPS 04 dan TPS 06 di Kelurahan Tanah Tinggi,” ujar perwakilan 16 saksi parpol, Yahya Alhadad, dalam jumpa persnya, Jumat (1/2/2024) malam WIT.
“Kami merasa ada keanehan di sini, ketika TPS 08 Kelurahan Tabona teman-teman PPK dan Bawaslu mengiyakan untuk menghitung ulang, dan dari situ menemukan masalah.”
“Tapi setelah masuk ke TPS 04 Kelurahan Tanah Tinggi itu terdapat alasan untuk menafsir rupa-rupa tentang regulasi dan lain sebagainya, makanya kami 16 saksi parpol WO dari pleno,” aku Yahya.
BACA JUGA: Bawaslu Ternate Temukan Dugaan Surat Suara Tidak Sah di TPS 08 Kelurahan Tabona
Oleh karena itu, Yahya menyebutkan, 16 saksi parpol merekomendasikan dua TPS yaitu TPS 04 dan TPS 06 Kelurahan Tanah Tinggi untuk take over ke KPU Kota Ternate. “Jadi setelah ini tidak ada lagi proses rekapitulasi di dua TPS ini,” katanya.
BACA JUGA: KPU Kota Ternate Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024
Lebih lanjut, Yahya juga menyebutkan, bahwa 16 saksi parpol meminta untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di TPS 08 Kelurahan Tabona, yang diduga tidak ditemukan adanya tanda tangan Ketua KPPS di surat suara.
“Kami meminta KPU Kota Ternate agar segera memberhentikan PPK Ternate Selatan, karena kami mencurigai ada hal yang tidak sewajarnya yang dipertahankan oleh teman-teman PPK,” ujarnya.
Ia juga meminta kepada Bawaslu Kota Ternate untuk memberhentikan Panwascam Ternate Selatan, sebab berbelit-belit alias simpang siur dalam memberikan keterangannya.
“Kami berharap dari keberatan kami ini tidak ada lagi proses rekapitulasi, kalau misalnya dipaksakan, kami minta untuk dibubarkan karena itu tidak sah,” pungkasnya.(*)
