Maluku Utara Rawan Pemilu 2024: Butuh Koordinasi, Komunikasi, dan Pengawasan Masif
FALAKATA – Maluku Utara menjadi salah satu provinsi yang masuk rawan Pemilu 2024. Hal itu diketahui usai Bawaslu RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut, strategi agar Maluku Utara turun dari rawan tinggi Pemilu menjadi sedang dibutuhkan koordinasi, komunikasi, dan pengawasan masif bersama pemerintah daerah.
“Karena pemerintah daerah punya kewajiban untuk memastikan kelancaran tugas penyelenggaraan Pemilu,” ujar Lolly usai apel siaga pengawasan Pemilu di Landmark, Kota Ternate, Jumat (9/2/2024).
Selain dengan pemerintah daerah, lanjut Lolly, koordinasi komunikasi juga harus dilakukan dengan partai politik (parpol) dan peserta Pemilu 2024. Misalnya, dengan Calon DPD RI dan tim pemenangan pasangan capres dan cawapres.
BACA JUGA: Hendra Karianga Optimis Rebut Kursi DPR RI di Pileg 2024
Dikatakan, semua kerjasama dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik, sehingga mitigasi pencegahan dan informasi-informasi lebih awal bisa dilakukan.
BACA JUGA: JPPR Maluku Utara Desak Bawaslu Tertibkan APK
“Misalnya kami mendapat informasi ada potensi dugaan penyelenggaraan Pemilu, maka dari awal tim pencegahan dari Bawaslu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, mencegah agar semua itu tidak terjadi. Jadi memang strateginya banyak,” katanya.
Selain koordinasi dan komunikasi, Lolly juga mengatakan, bahwa dibutuhkan strategi pengawasan masif secara langsung oleh pengawas Pemilu. Dimana, agar kerja-kerja pengawas di kabupaten/kota terus diperketat. Sebab, kerawanan Pemilu dampaknya sampai ke masyarakat.
Lolly juga menambahkan, dengan IKP yang dikeluarkan Bawaslu RI yang menunjukkan Maluku Utara menempati posisi rawan Pemilu 2024, tentu perhatian Bawaslu RI tercurahkan ke Maluku Utara.
“Minimal rawan tinggi turun ke rawan sedang. Jadi kolaborasi sangat dibutuhkan,” ujarnya.(*)
